Alasan gam ingin keluar dari NKRI
Aceh, memang sudah lama menginginkan untuk keluar dari NKRI. Penyebabnya ialah Teungku Hasan Tiro (deklarator GAM) ingin mendirikan negara sendiri, yaitu Negara Aceh.Hal ini karena mereka merasa bahwa nilai adat Aceh telah dicampakkan oleh kemajuan industri pada masa Soeharto. Hasan Tiro bersama para ulama Aceh menilai kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pemerintah pusat. Tetapi rakyat Aceh tetap miskin, pendidikan rendah dan kondisi ekonomi sangat memprihatinkan.
Bersama para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh pada waktu itu mengadakan rapat mendirikan GAM kaki Gunung Halimun, Pidie. Walaupun Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM yang ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur.
Sebenarnya sejak 1970-an Hasan Tiro sudah sepakat dengan Daud Beureueh untuk mendirikan Republik Islam Aceh. Hasan Tiro sendiri sudah hampir mengirimkan senjata dari AS saat dia masih belajar di sana. Dalam buku yang ditulis Munawar A. Djalil tentang Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial, disebutkan menurut Hasan Tiro ketika Hindia Belanda berubah menjadi Indonesia, Aceh tidak secara otomatis menjadi wilayah yang diserahkan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS adalah negara-negara federasi yang dibentuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus J Van Mookyaitu wilayah-wilayah yang telah takluk kepada Pemerintah Belanda dan wilayah Acehketika itu tidak bisa dikuasai Belanda.
Hasan Tiro memiliki alasan realitas sosial orang Aceh. Sejumlah pengamat mengatakan,pemberontakan-p emberontakan yang terjadidi Aceh disebabkan oleh tidak adanya keadilan yang dirasakan oleh orang Aceh. Perkara inilah yang menjadi alasan utama Hasan Tiro untuk memerdekakan Aceh.
Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tirodari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini, sementara basis militer dikendalikandari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie (Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini). Hasan Tiro berhasil memasukkan pemuda kader GAM sebagai salah satu peserta pelatihan di Kandahar, Afghanistan pada masa pimpinan Osama bin Laden.
Pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda badai tsunami yang menewaskan sekitar 100.000 orang lebih dan sekitar 100.000 lainnya mengalami luka-luka. Pada saat itu pemerintah langsung mengirimkan personil untuk membantu pemerintah daerah di Acehdalam mengevakuasi korban dan puing-puing sisa tsunami. Adanya kejadian tersebutmembuat fokus utama semua pihak adalah bangkit dan membantu korban-korban tsunami. Namun, disamping hal tersebut, pemerintah pusat juga memikirkan bagaimana cara terbaik untuk kedamaian Aceh, karena pada saat itu Aceh memang sangat membutuhkan dari daerah lain. Bagaimana tidak, puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh danBanda Aceh di ujung Sumatra. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami.
Setelah hampir setahun berlalu, prahara konflik bersenjata dan bencana tsunami mulaimendapatkan titik terang sejak pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka mulai membicarakan perdamaian, sehingga terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 pada akhirnya notakesepahaman tersebut terkenal dengan sebutan MoU Helsinki. Gerakan Aceh Merdeka(GAM) mengirimkan perwakilan Hamid Awaluddin dan Malek Mahmud yang bertugassebagai penandatangan dalam notakesepahaman tersebut sedangkan dari pihakpemerintah mengirimkan Widodo AS yang pada waktu itu menjabat sebagai MenkoPolhukam.
Pada saat itu jutaan warga berkumpul guna menyambut era baru di tanah rencong. Putra-putri terbaik bangsa telah bersepaham untuk membangun negeri yang telah hancur akibat perang dan bencana alam yang melanda Acehpada akhir 2004.
Aceh kembali ke pangkuan ibu pertiwi NKRI setelah anak-anak bangsa terbaik tersebut melapangkan dadanya untuk duduk saling berdamai menghilangkan dan membicarakanper bedaan demi masa depan yang terbak bagi Aceh dan NKRI di Helsinki.
Sebelumnya, pada 4 Oktober 1999, pemerintah telah mengesahkan UU No. 44 tahun1999 tentang Penyelenggaraan Ke-istimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan ladasan bagi propinsiDaerah Istimewa Aceh untuk mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaan daerah melalui kebijakan daerah.
Bersama para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh pada waktu itu mengadakan rapat mendirikan GAM kaki Gunung Halimun, Pidie. Walaupun Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM yang ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur.
Sebenarnya sejak 1970-an Hasan Tiro sudah sepakat dengan Daud Beureueh untuk mendirikan Republik Islam Aceh. Hasan Tiro sendiri sudah hampir mengirimkan senjata dari AS saat dia masih belajar di sana. Dalam buku yang ditulis Munawar A. Djalil tentang Hasan Tiro Berontak; Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial, disebutkan menurut Hasan Tiro ketika Hindia Belanda berubah menjadi Indonesia, Aceh tidak secara otomatis menjadi wilayah yang diserahkan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS adalah negara-negara federasi yang dibentuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus J Van Mookyaitu wilayah-wilayah yang telah takluk kepada Pemerintah Belanda dan wilayah Acehketika itu tidak bisa dikuasai Belanda.
Hasan Tiro memiliki alasan realitas sosial orang Aceh. Sejumlah pengamat mengatakan,pemberontakan-p emberontakan yang terjadidi Aceh disebabkan oleh tidak adanya keadilan yang dirasakan oleh orang Aceh. Perkara inilah yang menjadi alasan utama Hasan Tiro untuk memerdekakan Aceh.
Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tirodari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini, sementara basis militer dikendalikandari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie (Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini). Hasan Tiro berhasil memasukkan pemuda kader GAM sebagai salah satu peserta pelatihan di Kandahar, Afghanistan pada masa pimpinan Osama bin Laden.
Pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda badai tsunami yang menewaskan sekitar 100.000 orang lebih dan sekitar 100.000 lainnya mengalami luka-luka. Pada saat itu pemerintah langsung mengirimkan personil untuk membantu pemerintah daerah di Acehdalam mengevakuasi korban dan puing-puing sisa tsunami. Adanya kejadian tersebutmembuat fokus utama semua pihak adalah bangkit dan membantu korban-korban tsunami. Namun, disamping hal tersebut, pemerintah pusat juga memikirkan bagaimana cara terbaik untuk kedamaian Aceh, karena pada saat itu Aceh memang sangat membutuhkan dari daerah lain. Bagaimana tidak, puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh danBanda Aceh di ujung Sumatra. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami.
Setelah hampir setahun berlalu, prahara konflik bersenjata dan bencana tsunami mulaimendapatkan titik terang sejak pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka mulai membicarakan perdamaian, sehingga terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 pada akhirnya notakesepahaman tersebut terkenal dengan sebutan MoU Helsinki. Gerakan Aceh Merdeka(GAM) mengirimkan perwakilan Hamid Awaluddin dan Malek Mahmud yang bertugassebagai penandatangan dalam notakesepahaman tersebut sedangkan dari pihakpemerintah mengirimkan Widodo AS yang pada waktu itu menjabat sebagai MenkoPolhukam.
Pada saat itu jutaan warga berkumpul guna menyambut era baru di tanah rencong. Putra-putri terbaik bangsa telah bersepaham untuk membangun negeri yang telah hancur akibat perang dan bencana alam yang melanda Acehpada akhir 2004.
Aceh kembali ke pangkuan ibu pertiwi NKRI setelah anak-anak bangsa terbaik tersebut melapangkan dadanya untuk duduk saling berdamai menghilangkan dan membicarakanper bedaan demi masa depan yang terbak bagi Aceh dan NKRI di Helsinki.
Sebelumnya, pada 4 Oktober 1999, pemerintah telah mengesahkan UU No. 44 tahun1999 tentang Penyelenggaraan Ke-istimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan ladasan bagi propinsiDaerah Istimewa Aceh untuk mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaan daerah melalui kebijakan daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
marguslan.agus@gmail.com