PENJELASAN TENTANG PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesiai ini. Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal 1950 � 1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa� demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

Dominannya partai politik

Landasan sosial ekonomi yang masih lemah

Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

Bubarkan konstituante

Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950

Pembentukan MPRS dan DPAS

b. Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

Dominasi Presiden

Terbatasnya peran partai politik

Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan

Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR

Jaminan HAM lemah

Terjadi sentralisasi kekuasaan

Terbatasnya peranan pers

Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

Rekrutmen politik yang tertutup

Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

Pengakuan HAM yang terbatas

Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru:

Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )

Terjadinya krisis politik

TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba

Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

4. Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 � Sekarang).

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi

Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum

Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN

Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI

Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

PERKEMBANGAN PERS DI INDONMESIA

       A. Di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

                        Penjajah Belanda sangat mengetahui pengaruh surat kabar terhadap masyarakat indonesia, karena itu mereka memandang perlu membuat UU untuk membendung pengaruh pers Indonesia karena merupakan momok yang harus diperangi.  Menuru Suruhum pemerintah mengeluarkan selain KUHP tetapi belanda mengeluarkan  atruan yang bernama Persbreidel Ordonantie, yang memberikan hak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar atau majalah Indonesia yang dianggap berbahaya.  Kemudian belanda juga mengeluarkan Peraturan yang bernama Haatzai Artekelen, yautu berisi pasal-pasal yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda, serta terhadap sesutu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda.

                         Demikian halnya pada pendudukan Jepang yang totaliter dan pasistis, dimana orang-orang surat kabar (pers) Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya melainkan dengan jalan lain seperti organisasi keagamaan , pendidikan, politik.  Hal ini menunjukkan bahwa di masa Jepang pers Indonesia tertekan.

                        Walaupun pers tertekan dimasa Jepang namun ada beberapa keuntungan antara lain :

       1. Pengalaman yang diperoleh  para karyawan pers indonesia bertambah.  Terutama dalam penggunaan alat cetak yang canggih ketimbang Zaman belanda.

       2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas.

       3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikanoleh sumber-sumber resmi Jepang.

INDIKATOR

Kegagalan (Penyimpangan) Sistem Pemerintahan Orde Lama

- MPRS mengangkat ir.Soekarno sebagai presiden seumur hidup

- Penyimpangan ideologis, konsepsi Pancasila berubah menjadi NASAKOM (nasionalis, agama, komunis)

- Kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi "politik poros-porosan" (mengakibatkan indonesia keluar dari PBB)

- DPR hasil pmlu 1955 dibubarkan presiden

- Hak budget DPR tidak brjln lagi stlh th 1960

   Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Kegagalan (Penyimpangan) Sistem Pemerintahan Orde Baru

- Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

- Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

- Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

- Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

- Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

- Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

- Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel

- Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"

- Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

- Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

Kondisi Pers Indonesia Sejak Reformasi Hingga Sekarang

      1.            Apakah Kondisi politik mempengaruhi pers ?

Kondisi politik di suatu negara akan sangat mempengaruhi keadaan pers di negara tersebut. Pengaruh politik akan sangat besar terutama mengenai sistem pers yang dianut dan seberapa besar  kadar kebebasan pers yang ada.

a.       Pengaruh terhadap Sistem politik yang di anut.

Klasisikasi sistem pers dunia yang disajikan dalam buku Four Theories of the Press (Siebert, Perterson, & Schramm, 1956). Para pengarang membagi pers dunia ke dalam empat kategori: otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial dan totalitarian Soviet. (Heru Puji winarso, 122: 2005). Pembagian itu berdasarkan pengamatan mereka dengan menggunakan metode-metode ilmu sosial. Tesis buku ini, pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di mana pers itu beroperasi. Untuk melihat perbedaan dan perspektif di mana pers berfungsi, harus dilihat asumsi-asumsi dasar yang dimiliki masyarakat itu mengenai: hakikat manusia, hakikat masyarakat dan negara, hubungan antara manusia dan negara, hakikat pengetahuan dan kebenaran. Pada akhirnya, perbedaan antara system pers merupakan perbedaan filsafat yang mendasarinya.

Menurut Dominick, sistim media disuatu negara berkaitan dengan sistim politik dinegara tersebut. Sistim politik menentukan kepastian hubungan yang nyata antara media dan pemerintah (dalam Elvinaro Ardianto,2004:154). Pembagian pers dalam dunia ini juga didasari pada keadaan politik di suatu negara. Ini dapat dilihat dalam perjalan pers di dunia. Sistem otoritarian berdasarkan sistem keadaan negara yang mempunyai kekuatan mutlak, pengawasan yang ketat, dan ancaman pembredelan bagi media yang melanggar. Liberatarian yang mengusung nilai-nilai kebebasan, tetapi ternyata akhirnya juga ditinggalkan karena dinilai hanya mengusung kepentingan kapitalisme dibanding dengan nilai-nilai edukasi. Berkembang teori tanggung jawab sosial, merupakan jawaban bagi suatu pers yang bertanggung jawab tetapi juga mempunyai kepedulian dengan terhadap masyarakat sebagai nilai tanggung jawab sosial. Totalitarian soviet merupakan wujud dari kekuasan yang absolud kepada media dan tujuan media adalah memberikan sumbangan terhadap suksesnya dan berlangsungnya sistem negara soviet. Melihat perjalanan pers di dunia tampak jelas bahwa sistem politik, akan sangat berpengaruh dalam sistem pers yang dianut.

b.      Keadaan politik juga akan mempengaruhi kadar.

Keadaan politik juga akan sangat mempengaruhi kadar dalam kebebasan pers yang ada. Konsep kebebasan pers sangat tergantung pada sistim politik di mana pers itu berada. Dalam negara komunis atau otoriter, kebebasan pers dikembangkan untuk membentuk opini pers yang mendukung penguasa. Sedangkan dalam negara liberal atau demokrasi, kebebasan pers pada prinsipnya diarahkan untuk menuju masyarakat yang sehat, bebas berpendapat dan berdemokrasi.

Pendekatan filosofis barangkali bisa dipergunakan untuk melihat hubungan antara kebebasan dan manusia sebagai individu. John Stuart Mill ( dalam Jakob Oetama : 1985 ) berpendapat, biarlah orang seorang mengembangkan kebebasannya yang absolut. Dengan menggunakan proses kebebasan itu pikirannya yang rasional akhirnya akan menemukan kebenaran. Singkat kata, apabila dipersoalkan kebebasan pers, maka inti masalahnya adalah hubungan pers dan pemerintah. Kekuasaan dan relasi-relasinya menentukan ada tidaknya kadar kebebasan tersebut. Pengertian klasik ini tetap berlaku. Menurut Prof. Oemar Seno Adji SH, persoalan kebebasan pers terlalu disoroti dari segi hukum saja. Sedangkan dalam prakteknya, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, persoalan kebebasan pers lebih merupakan masalah politik. Artinya masalah hukum yang diterapkan dan didalam penerapan itu politik ikut berperan dan berpengaruh terhadap hubungan kekuasaan dan kepentingan ( dalam Jakob Oetama, 1989;73 )

      2.            Apakah ada Objektivitas Media?

Menurut Westerstahl (1983), mengukur objektivitas media harus memiliki dua kriteria. Yaitu factuality dan Impartiality. Faktualitas berarti berita ditulis berdasarkan fakta. Jadi berita bukanlah sebuah show atau rekayasa. Terdiri dari tiga hal, truth, informatif dan relevan. Truth disini maknanya bahwa nilai kebenaran komunikasi bergantung kepada nara sumber yang terpercaya dan dapat diandalkan. Harus sesuai dengan peristiwa nyata dan berguna di berbagai aplikasi atau lapisan. Tentu tidak kalah penting juga prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, atau keragaman insane media sendiri.

Kalau informatif bagaimana suatu informasi yang disampaikan media tujuannya adalah untuk mengurangi “ketidakpastian” dalam masyarakat, sehingga sedikit banyak masyarakat bisa paham tentang apa yang disampaikan media, apa yang terjadi di sekitar, dan justru dengan adanya informasi tersebut tidak menambah bingung masyarakat. Sementara relevan adalah bagaimana sebuah informasi itu bermanfaat untuk masyarakat. Relevan tidak untuk disajikan ke publik. Apa dampak sosial serta manfaatnya.

Kedua, aspek impartiality. Yaitu sebuah informasi atau berita yang tidak mengandung “keberpihakan” pada satu pihak. Ia nya terbagi dua, balance dan netrality. Balance dipahami sebuah berita yang disajikan harus berimbang. Dalam satu topik atau peristiwa tidak boleh dilihat dari satu sudut pandang saja. Ada beberapa narasumber baik yang pro maupun kontra yang diwawancarai. Kalau netralitas maksudnya sebuah media itu harus netral, tidak boleh menjadi sumpalan kelompok tertentu.

Dua aspek itu menjadi ukuran media tersebut diketegorikan objektif atau sebaliknya. Selain itu, objektivitas berita juga membutuhkan prinsip kesamaan perlakuan antara ‘ekualitas’, yaitu sikap adil dan non diskriminatif terhadap narasumber dan objek berita. Dalam hubungan dengan komunikasi dan kekuasaan politik, kesamaan perlakuan menuntut tidak boleh adanya perlakuan khusus kepada pemegang kekuasaan (Morissan: 2009). http://nurudin.multiply.com/journal/item/32/Media_Massa_dan_Tantangan_Obyektivita

Melihat dua kriteria yang ada di atas, tentunya kita dapat melihat bagaimana objektivitas media saat ini. Saat ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh media. Mungkin ini terjadi karena media mempunyai agenda yang tersendiri. Media mempunyai ideologi yang berbeda antara satu media dengan media yang lain. Tetapi seyogyanya setiap media harus tetap menjunjung nilai-nilai obyektivitas yang ada.

Hal ini mungkin terjadi karena saat ini tidak ada regulasi yang tegas tentang ini, dewan pers yang bertugas mengawasai jalannya pers seolah hanya diam dan tidak bertindak dengan tegas mengenai pelanggaran yang terjadi.

Tidak ada Regulasi yang jelas mengenai kepemilikan media pun menyebakna  adanya patologi/penyakit sosial seperti yang diungkapkan  Vincent Moscow dalam buku “The Political Economy of Communication” (1998). Lagi-lagi kapitalis bertanggung jawab dalam atas homogenisasi dan politisasi media.

Masing-masing media mempunyai idelologi yang berbeda. Ideologi ini akan dijunjung tinggi oleh semua orang yang bekerja dalam media tersebut. padahal idelogi yang dianut ini sangat tergantung pada ideologi yang dianut oleh pemilik modal tersebut. Pada akhirnya apa yang diberitakan oleh media merupakan refleksi dari ideologi yang di anut oleh pemilik modal. Apakah pemilik modal hanya menginginkan keuntungan yang besar? Atau keterpihakan kepada suatu politik tertentu ? tentu saja akan sangat mempengaruhi apa yang tertuang dalam media tersebut.

Nilai objektifivitas media saat ini mungkin masih ada dalam media, tetapi kadarnya berbeda dalam setiap media. Ada yang masih memegang teguh nilai objektivitas, misal majalah tempo. Tetapi juga banyak media yang telah mengabaikan nilai nilai objektivitas dan hanya mengejar rating dan penjualan yang beroriantasi keuntungan atau masih banyak juga media yang menguntungkan satu kekuatan politik saja.

      3.            Bagaimana dengan posisi pemerintah? masih diperlukan atau tidak?

Dalam tonggak perjalanan sejarah pers nasional (di Indonesia) tercatat, sejak Era Reformasi (1998), media massa memiliki kebebasan yang luas, terutama dalam melakukan kontrol dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan (eksekutif). Sejalan dengan itu, penerbitan pers tidak perlu lagi memiliki izin (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers-SIUPP), dan tidak lagi dikenal adanya sensor dan pembredelan .Hal ini sesuai dengan ketentuan dan jiwa dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers nasional memiliki kebebasan meskipun seringkali terasa bahwa suratkabar, tabloid dan majalah yang menyalahgunakan kebebasan itu (Anwar Arifin,2003:22).

Kebebasan pers di Indonesia saat ini memang patut kita banggakan, tetapi kebanggan itu juga jangan membawa kita ke kebasan yang terlalu bebas.

Bebas tanpa batas adalah anarki, anarki berlawanan dengan tata tertib, padahal masyarakat yang paling sederhanapun punya tata tertib. Menurut tokoh pers Wonohito, kemerdekaan pers (baca: kebebasan pers) bukanlah pengertian obsolut, melainkan bersifat relatif. Wajah pers senantiasa dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Sementara itu, Andi Muis menilai masalah pokok system pers Indonesia adalah

masalah keseimbangan antara kebebasan dan pembatasannya atau tanggungjawabnya (1999:75). Bagaimana keseimbangan itu dapat terjadi? Daniel Dhakidae menilai, tanggungjawab adalah garis batas kebebasan. Dan yang sebaliknya tidak kurang benarnya yakni kebebasan adalah garis batas tanggungjawab. Tanpa kebebasan tidak mungkin menuntut tanggungjawab, dan tanpa tanggungjawab tidak mungkin menuntut kebebasan. Keduanya tidak bisa dipisahkan (dalam Akhmadi,1997:29).

Peran pemerintah dalam dunia pers saat ini diwaliki oleh dewan pers. Dewan pers mempunyai fungsi mengawasi jika ada pers yang melanggar ketentuan perundang undang dan melakukan pembinaan bagi para insan pers di indonesia.

Menurut penulis peran pemerintah saat ini harus membuat regulasi terhadap kepemilikan media di indonesia. Kebebasan yang terlalu mudah dalam kepemilikan media telah membuat adanya penyakit sosial yaitu homogenisasi berita dan politisasi media.

Kepemilikan media pada satu orang telah membuat opini yang berkembang dalam masyarakat mudah sekali di mainkan oleh media yang dimiliki oleh satu orang pemilik modal.

Pemerintah lewat komisi menyiaran masih sangat diperlukan perannya. Kekuarang tegasan KPI membuat tayangan ditelevisi banyak berisi nilai-nilai yang tidak pantas disiarkan. Pornografi, pornoaksi, mistik, dan tidak kekerasan masih kerap ditemuakan dalam berbagai tayangan. Menurut penulis peran pemerintah masih sangat penting, tetapi sesuai porsinya masing-masing.

      4.            Menurut Anda sistem pers macam apa yg paling cocok? masihkah relevan dengan adanya sistem pers “Pancasila”?

a.       Sistem pers yang paling cocok

Klasisikasi sistem pers dunia yang disajikan dalam buku Four Theories of the Press (Siebert, Perterson, & Schramm, 1956). Para pengarang membagi pers dunia ke dalam empat kategori: otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial dan totalitarian Soviet. (Heru Puji winarso, 122: 2005).

Seperti dibahas di awal, bahwa sistem pers yang dianut dalam negara akan berbeda di setiap negara tergantung dengan keadaan politik di negara tersebut. menurut penulis sitem pers yang paling cocok di gunakan di indonesia saat ini adalah sitem tanggung jawab sosial, di mana media mempunyai kebebasan pers tetapi masih menjunjung tinggi nilai tanggung jawab sosial.

b.      Sistem pers Pancasila

Pada masa Orde Baru, pers Indonesia dibingkai sebagai pers pembangunan atau pers Pancasila dengan mengembangkan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat dan konsep pers pembangunan yang dikembangkan berdasarkan model komunikasi pendukung Model ini mulai diperkenalkan sejak sidang ke 25 Dewan Pers, 7-8 Desember 1984 dan disahkan dengan sebutan Pers Pancasila.  Pers Pancasila adalah pers yang orientasi, sikap dan perilakunya didasari oleh nilai-nilai ideology Pancasila dan bertanggungjawab untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam melakukan peliputan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Atmadi,1982:12). Menurut Selo Soemardjan (1987), dalam melaksanakan fungsinya Pers Pancasila harus memilih dan memilah sumber-sumber berita dan melaporkan berita berdasarkan ideology Pancasila dan menyajikan berita sedemikian rupa sehingga efeknya pada masyarakat tetap harmonis, seimbang dan sesuai dengan ideology tersebut. Namun dalam praktiknya, konsep pers pembangunan atau pers Pancasila telah menjadi sistem pers otoritarian yang digunakan sebagai sarana propaganda bagi pembangunan ekonomi nasional.Dan kebebasan pers yang inheren dalam suatu sistem pers, terbukti tidak berjalan. Proses kebebasan pers yang ada hanya tunduk pada penguasa. Dengan demikian sistem pers di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka hingga penguasa Soeharto, menganut system otoritarian. Selama pemerintahan Orde Baru label system pers bernama system pers Pancasila atau pers Pembangunan. Praktiknya adalah pers bebas dan bertanggungjawab, t etapi bertanggungjawab kepada penguasa. Manakala perilaku pers tidak berkenan di mata penguasa, maka ancamannya pembredelan atau pembatalan SIUPP. Ini merupakan salah satu ciri pers otoritarian. Setelah merdeka, pada tahun 1950-an, pihak militer mengharuskan pers mempunyai surat izin terbit (SIT). Dan ini berarti suatu kemunduran, dalam arti pers tunduk pada kemauan penguasa. Pers pada masa Orde Baru banyak menerima tekanan dari rezim yang berkuasa. Dan bagaimana praktik kebebasan pers pada era Reformasi dewasa ini, setelah pada awal Reformasi, gerbang kebebasan pers telah terkuak lebar, dan kini telah dinikmati praktik kebebasan pers tersebut.

Awalnya pers pancasila seakan sebagai cerminan sebagai kehidupan pers yang berpegang kepada tatanan yang terkandung dalam pancasila. Tetapi pada prakteknya pers pancasila hanya sebagai topeng dari pengekangan kekebabasa pers. Pers penacasila hanya sebagai kekuatan penguasan saat itu orde baru untuk mengendalikan pers. Upaya itu dilakukan karena dinilai pers mempunyai peranan yang penting dan berbahaya karena dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan saat itu. Pers pancasila bertanggung jawab kepada penguasa tidak kepada rakyat. http://ugilands.blogspot.com/2011/01/praktik-kebebasan-pers-pada-era.html

Penulis menilai pers semacam ini tampaknya tidak relevan dengan semangat kebebasan pers yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekarang ini yang kita butuhkan adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab tidak lagi kebebasan pers yang semu.